Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) terus berupaya memperjuangkan transparansi pengelolaan perikanan di Samudera Hindia, termasuk terkait diskrepansi data komoditas ikan tuna.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kkp Muhammad Zaini mengatakan Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan organisasi regional Komisi tuna Samudera Hindia (IOTC) yang digelar secara virtual pada 2-6 November 2020.
“Sedianya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IOTC ini. Namun, adanya pandemi COVID-19 maka seluruh rangkaian pertemuan diselenggarakan secara daring,” ujar Muhammad Zaini.
Menurut dia, pertemuan tersebut menegaskan posisi Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan secara adil dan transparan dalam hal perikanan tuna regional, khususnya di kawasan Samudera Hindia.
Dia mengungkapkan beberapa isu penting yang menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan tersebut. Isu penting itu adalah pengelolaan tuna madidihang serta adanya perbedaan data antara data yang disampaikan Indonesia pada laporan tahunan dengan data IOTC.
Zaini dalam siaran persnya menjelaskan Indonesia perlu meminta klarifikasi dari IOTC terkait penyebab perbedaan data tersebut. Hal ini mengingat data merupakan komponen krusial dalam pengelolaan perikanan. Terlebih data tersebut akan digunakan dalam penentuan alokasi penangkapan ikan di Samudera Hindia yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan kriteria alokasi.
Apabila data tersebut tidak dikawal pengumpulan dan penggunaannya, dikhawatirkan ke depannya akan merugikan 31 negara anggota penuh IOTC. Selain itu juga dikhawatirkan tujuan pengelolaan perikanan tidak terlaksana dengan baik.
“Sidang tahunan IOTC akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan terkait penentuan kriteria alokasi dan implementasi Resolusi 2019/01. Hasil tersebut perlu kita kawal dan tindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan posisi Indonesia dalam pengelolaan tuna khususnya di IOTC,” kata Zaini.
sumber: https://perikanan.sariagri.id
