Liputan Jakarta. Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri, mengatakan reklamasi di Teluk Jakarta tidak bermanfaat. Justru hanya menciptakan tingkat disparitas yang tinggi, ujarnya di Warung Daun, Sabtu, 23 April 2016.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyatakan, seharusnya reklamasi dilihat dari dimensi yang komprehensif. Tidak hanya dilihat dari segi geofisik, tetapi juga sosio-ekonomi, juga dari segi budaya,” tuturnya.
Selain itu, menurut Rokhmin, jika dilihat dari segi ruang atau spasial, polemik pembangunan reklamasi jangan hanya dilihat dari aspek Jakarta tapi secara keseluruhan di Indonesia. Disparitas yang dihasilkan dari pembangunan reklamasi telah terjadi sejak 1995. “Sejak itu saya sudah menolak karena tidak bermanfaat,” kata Rokhmin.
Menurut dia, Pulau Jawa sudah memberikan kontribusi secara ekonomi sebesar 55 persen dari total kontribusi nasional. Sekarang, kata dia, angka tersebut sudah meningkat hingga 60 persen. Sebaliknya, di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, kontribusinya hanya 15 persen. “Ini kalau tidak dikoreksi, ekonomi di Indonesia tidak mungkin kompetitif,” katanya.
Jumlah penduduk di Jawa, kata Rokhmin, sudah mengalami kelebihan beban karena tuntutan kebutuhan hutan yang dipenuhi hanya 10 persen. Padahal, menurut kaidah hidrologis kebutuhan hutan harus mencapai 30 persen. Kalau gula-gula pembangunan hanya berfokus di Jawa, maka disparitas pembangunan antarwilayah tidak akan selesai.
Namun, karena sudah terlanjur terlebih jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 13 juta jiwa, yang seharusnya hanya dihuni sekitar tujuh juta jiwa, maka harus ada perluasan kondisi eksisting. “Pilihannya ada dua, memperlebar wilayah ke atas atau ke bawah,” kata Rokhmin.
Lebih jauh Rokhmin mempersilakan reklamasi dilanjutkan tapi keputusan moratorium tetap perlu dihormati untuk mengkaji ulang kebijakan yang ada secara menyeluruh. Reklamasi menjadi salah satu cara meningkatkan daya dukung kepadatan di Jakarta. Lalu, setelah ini hentikan reklamasi di Jawa. Libatkan semua pakar. Harus ada proses pengkayaan ide dari seluruh stakeholder. Kemudian, dampak sosial diperhitungkan,” katanya
Sumber TEMPO
