Bogor, Organisasi Profesi Nasional Independen non- profit Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) baru- baru ini telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada hari Sabtu da Minggu tanggal 26-27 Maret 2016. Tema yang diusung dalam Rakernas kali ini adalah “Membangun Citra dan Peran Stakeholder Akuakultur Menuju Akuakultur Indonesia yang Maju dan Sejahtera”. Rakernas tahun 2016 ini diikuti oleh kurang lebih 45 peserta yang berasal dari berbagai stakeholder akuakultur yang terdiri dari praktisi, akademisi, birokrasi dan asosiasi akuakultur lainnya.
Tujuan diselenggarakan Rakernas ini selain sebagai ajang silahturahmi dan koordinasi stakeholder akuakultur Indonesia juga menyusun rencana program kerja MAI satu periode kedepan (2016-2019). Tujuan lain adalah sebagai upaya menyatukan persepsi organisasi MAI sebagai kapal induknya organisasi- organisasi/ asosiasi- asosiasi bidang akuakultur yang ada di Indonesia. Rokhmin Dahuri selaku Ketua Umum MAI menjelaskan bahwa dalam mewujudkan perjuangan kebijakan yang berpihak pada rakyat, kita harus bersatu dan solid bak sapu lidi yang kuat dalam satu ikatan dengan cara mengeluarkan jurus- jurus terbaik yang dimiliki. MAI juga akan mendorong lebar- lebar kepada Pemerintah untuk segera merealisasikan Bank Agro Maritim sebagai salah satu strategi financing dalam upaya peningkatan produksi akukultur dan pemberdayaan para pembudidaya, imbuhnya.
Hadir pula dari unsur asosiasi- asosiasi bidang akuakultur seperti President AP51, Sekjen ABILINDO, Ketua SCI, Ketua GPMT, Ketua Catfish Indonesia, Anggota APINDO dan lainnnya turut memberikan masukan untuk MAI kedepan dan sharing info tentang peran dan harapan di setiap asosiasi terhadap perkembangan akuakultur di Indonesia saat ini. Selain itu, perwakilan akademisi dari UNDIP Semarang, UNPAD Bandung, UNTAD Palu, UI Depok, UNHAS Makasasr, UMI Makassar , GM pabrik pakan PT Sinta Prima Feedmill, PT Central Proteinaprima dan lainya turut hadir memberikan banyak masukan untuk kemajuaan akuakultur Indonesia kedepan.
Rakernas MAI juga dihadiri oleh Ir. Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) untuk berbagai pandangan dan masukan. Dalam kesempatanya beliau menyampaikan bahwa setidaknya ada 6 poin penting tentang permasalahan perikanan di Indonesia, 1) Sumber daya ikan yang meliputi IUU fishing, Destructive & Overfishing, 2) Benih dan pakan ikan yang ketersediaan stoknya terbatas dan masih tergantung impor bahan baku, 3) Infrastruktur KP yang belum terintgrasi, 4) Sumber daya manusia yang belum sepenuhnya suistainabel dalam mengelola KP, 5) Kelembagaan dan pembiyaan yang dinilai masih lemah, terutama untuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta 6) Transformasi inovasi dan teknologi belum banyak dirasakan langsung ke masyarakat.
Rekomendasi penting yang dihasilkan dalam Rakernas MAI tahun ini diantaranya adalah MAI akan menyusun blueprint peta jalan akuakultur yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh asosiasi- asosiasi bidang akuakultur di Indonesia. Rokhmin Dahuri menambahkan MAI juga akan berusaha untuk melakukan pemutakhiran data perikanan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk menjawab beberapa data yang telah direlease Pemerintah yang dinilai salah dan tidak tepat. Rekomendasi lain yang tak kalah penting yaitu akan diadakan pertemuan rutin antar asosiasi yang dikoordinir oleh MAI guna membahas progress akuakultur dalam rangka bersama memajukan akuakultur Indonesia.
Rakernas juga menyoroti tentang kinerja pemerintah saat ini yang masih jauh dari harapan para pelaku usaha/ masyarakat pembudidaya ikan. Pemerintah dalam banyak hal masih Nampak berjalan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, padahal Pemerintah harusnya berperan sebagai regulator dan fasilitator bukan sebagai aktor dan evaluator. Biarlah peran aktor dan evaluatornya adalah masyarakat (stakeholder) akuakultur. Untuk itu perlu perubahan mindset pemerintah dalam segala hal mulai dari penyusunan, opersional dan evaluasi program pembangunan akuakultur yang didanai APBN harus selalu melibatka stakeholder.
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan akuakultur yang lebih produktif, efisien dan lestari dapat terwujud. Pendekatan pembangunan kawasan akuakultur terpadu (hulu ke hilir) juga perlu dikembangkan oleh Pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan para ajli terkait yang terhimpun dalam wadah MAI. Jika demikian, diharapkan tidak akan ada lagi pemborosan anggaran dikarenakan program yang tidak terorganir (salah sasaran/ tidak tepat) dan tidak terintegrasi dengan baik. Duplikasi program akan dapat dihindari jika semua stakeholder dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi program di masyarakat.
