PNS Harus Jadi Agen Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.25/SJ.5/I/2021

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto menyambut baik bergabungnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2019 dalam keluarga besar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya:

“Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan KKP khususnya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Di masa mendatang, Sub sektor perikanan budidaya memegang peranan yang sangat penting. Karena mampu menciptakan mendukung ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian nasional” ujar Slamet.

Dalam sambutannya, Slamet berharap CPNS yang baru ini harus mampu menjadi agen pembangunan sektor perikanan budidaya ditengah-tengah masyarakat.

“Adik-adik semuanya masih sangat muda sekali, masih punya banyak waktu untuk belajar mendalami sektor perikanan budidaya ini. Kami akan tempatkan dulu ke daerah-daerah untuk melihat bagaimana perikanan budidaya secara nyata”, tutur Slamet.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menempatkan 13 orang CPNS pusat untuk belajar atau magang selama 6 bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Supaya kita tahu bagaimana permasalahan perikanan budidaya di daerah. Nantinya CPNS ini akan kita tempatkan dulu di daerah agar lebih mengerti bisnis proses Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya”, kata Slamet.

Lanjut Slamet, “Adik-adik juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu cerdas, akuntabel, integritas, loyalitas dan inovatif. Jadilah agen pembangunan perikanan budidaya. ASN milenial diharapkan mampu melihat potensi dan peluang serta siap menghadapi tantangan pembangunan perikanan budidaya”.

“Kita membutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten, berdaya saing serta berkeinginan untuk membangun perikanan budidaya di Indonesia. Diperlukan perubahan dari ASN milenial ini untuk menghadapi modernisasi sub sektor perikanan budidaya agar mampu menjawab tantangan perikanan budidaya di era globalisasi saat ini”, tambah Slamet.

Slamet juga menyampaikan ASN harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat serta terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. “Kita terus wujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan menekankan pada 6 area yang menjadi komponen pengungkit dalam mewujudkan WBK yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumberdaya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik”, jelasnya.

CPNS yang diterima di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berlatar pendidikan sesuai dengan kebutuhan saat ini diantaranya untuk jabatan analisis perikanan budidaya berasal dari lulusan ilmu perikanan budidaya atau akuakultur, sedangkan untuk jabatan analisis kepegawaian dari lulusan manajemen adminstrasi dan ilmu administrasi negara.

 

sumber: https://kkp.go.id

Leave a reply