Kebijakan dan Program Perikanan Kelautan yang Mensejahterakan

A.Pendahuluan

Pada 20 Oktober 2019 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019 -- 2024.  Sebagai petahana, Presiden Jokowi pada masa jabatan keduanya akan melanjutkan dan mempertajam kebijakan pembangunan yang telah dilakukan semasa periode pertama.  Salah satu kebijakan terobosan yang sangat tepat Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya (2014 -- 2019) adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, (PMD). Yakni Indonesia yang maju, kuat, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim.

B. Potensi dan Pemanfaatan Ekonomi Kelautan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan (potensi pembangunan) yang sangat besar, yang sampai sekarang belum didayagunakan secara optimal, sangat logis bila pemerintah 'Kabinet Kerja Jilid 2' bakal lebih mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi maritim (kelautan) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mensejahterakan seluruh rakyat indoensia secara adil dan berkelanjutan.

Ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional. Total nilai ekonomi kesebelas sektor itu sekitar 1,4 trilyun dolar AS/tahun, hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020. Sementara, potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan sekitar 45 juta orang.

Dari 11 sektor ekonomi maritim diatas,  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertangggung jawab langsung atas pemanfaatan dan pengelolaan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, dan sebagian SDA kelautan non-konvensional.  Sedangkan, untuk sektor-sektor ekonomi maritim lainnya, KKP berperan sebagai pendukung kementerian lain yang menjadi penanggung jawab terhadap masing-masing sektor. Potensi total nilai ekonomi sektor perikanan tangkap diperkirakan sekitar US$ 20 milyar/tahun, sektor perikanan budidaya US$ 210 milyar/tahun, sektor pengolahan hasil perikanan dan seafood US$ 100 milyar/tahun, sektor industri bioteknologi perairan US$ 180 milyar/tahun, dan sektor SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) non-konvensional sebesar US$ 200 milyar/tahun.

C. Pekerjaan Rumah dan Permasalahan Pembangunan KP

Sayangnya, lima tahun umur 'Kabinet Kerja Jilid 1', capaian sektor-sektor maritim masih jauh dari harapan.  Hingga kini pemerintah belum memiliki roadmap dan blueprint pembangunan kemaritiman nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan operasional. Tugas dan fungsi pokok Kemenko Maritim untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, memecahkan kebuntuan (debotle necking), menghasilkan inovasi (terobosan), dan mengakselerasi pembangunan kemaritiman belum berjalan optimal.

Perihal pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing oleh kapal ikan asing dan konservasi, pemerintah c.q. KKP sudah di jalan yang benar dan mesti kita lanjutkan.  Sayangnya, aspek daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang, dan stakeholders KP (Kelautan dan Perikanan) lainnya kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dihambat. Dalam lima tahuan terakhir, pembangunan sektor KP seolah identik dengan penenggelaman dan pembakaran kapal ikan asing, moratorium kapal ikan berukuran besar dan modern, larangan alat tangkap aktif (active fishing gears) seperti pukat hela dan pukat tarik (cantrang) yang selama ini digunakan oleh mayoritas nelayan, larangan kapal pegangkut ikan kerapu hidup, dan larangan menjual lobster dan kepiting di bawah ukuran tertentu. Ibarat sebuah mobil, pembangunan kelautan sekarang terlalu banyak 'remnya', tetapi sedikit sekali 'gas' nya.

Sektor perikanan budidaya (aquaculture) yang memiliki potensi ekonomi terbesar diantara sebelas sektor ekonomi maritim Indonesia, dipandang 'sebelah mata'.  Karena, KKP menganggap bahwa pakan yang digunakan dalam budidaya ikan dan udang berasal dari ikan rucah maupun tepung ikan (fishmeal), yang dapat mengancam kelestarian ikan di laut.  Bahkan, di awal masa baktinya (Oktober 2014 -- 2015) KKP mewacanakan akan melarang pembudidayaan udang Vannamei.  Dengan alasan, jenis udang ini bukan spesies asli, tapi dari Amerika Latin.  Padahal, semua negara utama penghasil udang budidaya (pesaing Indonesia), mulai dari Thailand, Vietnam, India, China sampai Ekuador itu lebih dari 80% total produksi udang budidayanya berupa udang Vannamei.   Karena, perilaku (behavior) hidup udang Vannamei bisa menempati seluruh kolom air tambak, dari dasar kolam tambak sampai ke permukaan perairan.

Maka, padat penebaran (stocking density) tambak udang Vannamei bisa mencapai 60 -- 200 ekor benur/m2 (tambak intensif) sampai diatas 200 ekor benur/m2 (tambak supra intensif), yang menghasilkan produktivitas sangat tinggi, lebih dari 80 ton/ha/tahun.  Sementara itu, udang windu (spesies asli Indonesia) hanya bisa hidup di dasar kolam tambak, sehingga padat penebarannya maksimal 30 ekor benur/m2, dan produktivitasnya jauh lebih rendah ketimbang tambak udang Vannamei, tidak lebih dari 30 ton/ha/tahun. Proses aklimatisasi, domestikasi, dan pembenihan (hatchery) udang Vannamei sudah dilakukan sesuai kaidah dan prosedur keilmuan secara benar dan penuh disiplin sejak pertengahan 2001, dan pada umumnya sangat berhasil.  Jadi, tidak mungkin akan menggeser posisi udang windu, dan keberlanjutan suplai benur pun terjamin.

Harus dicatat, bahwa stok ikan di perairan laut maupun perairan umum darat (sungai, danau, dan bendungan) itu sifatnya density-dependent stock.  Artinya, kelimpahan (abundance) stok ikan di laut dan perairan umum darat itu, ada batas maksimumnya yang bergantung pada kepadatan (density) ikan di dalam suatu perairan alam (laut atau darat).

Jadi, kalau kita tidak menangkap ikan (moratorium) terus menerus, tidak berarti stok ikannya akan terus meningkat (melimpah), tanpa batas.  Dan, batas alam itu namanya Potensi Produksi Lestari Maksimum (Maximum Sustainable Yield = MSY).  Total MSY laut dunia itu antara 90 -- 100 juta ton/tahun (FAO, 2018), sedangkan MSY laut Indonesia diperkirakan sekitar 16 juta ton/tahun (LIPI, Ditjen. Perikanan, dan IPB, 1981).  Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan (demand) yang terus meningkat terhadap berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, teripang, rumput laut, dan biota perairan lainnya, tumpuan kita hanya pada sektor perikanan budidaya.

Selama lima tahun terakhir, sinergi KKP dengan Kementerian/Lembaga pemerintah lain, Pemerintah Daerah, nelayan, pembudidaya, dan pengusaha pun sangat buruk.  Saling curiga, semua pengusaha perikanan tangkap dituduh jahat, nelayan dicap tidak jujur, karena melakukan 'mark-down' ukuran kapal ikan, dan stigma negatip lainnya yang dituduhkan KKP kepada stakeholders KP.  Faktanya, nelayan, pengusaha, dan stakeholders KP lainya yang baik dan sukses itu jauh lebih banyak ketimbang yang 'nakal'.  Sedikitnya 20 jabatan Eselon-2 sudah dua tahun dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), Dirjen. PSDKP hampir tiga tahun dijabat oleh Plt.

Laporan keuangan KKP dua tahun berturut-turut (2017 dan 2018) dinyatakan 'disclaimer' oleh BPK.   Sejak 2015 KKP hanya mampu membelanjakan dana APBNnya tidak lebih dari 75 persen dari yang KKP usulkan (anggarkan). Ini jelas bukan penghematan, tetapi jelas menunjukkan kelemahan perencanaan pembangunan dan keuangan.  Badan Litbang dan Badan Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) digabung menjadi satu eselon satu.  Padahal, sejarah dan fakta empiris membuktikan, bahwa tidak ada sektor pembangunan yang maju dan mampu berkontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsanya, bila karya hasil litbang (inovasi) dan kualitas SDM nya rendah.

Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan menurun dari periode pemerintahan sebelumnya; nelayan semakin susah akibat proses perizinan yang sangat lama dan mahal; nilai ekspor menurun, sebaliknya impor ikan melonjak; serta pabrik-pabrik pengolahan ikan (seafood) di seluruh kawasan industri perikanan seperti Belawan, Muara Baru, Cilacap, Benoa, Bitung, dan Ambon menderita mati suri kekurangan bahan baku.  Empat belas pabrik surimi di Pantura kolaps akibat ketiadaan bahan baku. Karena larangan penggunaan cantrang secara mendadak (sudden death).

Akibat Permen KP No. 57/2014 Jo. Permen KP No. 32/2016 tentang larangan kapal angkut untuk kerapu hidup, membatasi muat kerapu hidup hanya dari 1 checkpoint loading per trip, memisahkan SIPI kerapu budidaya dengan kerapu alam, dan membatasi ukuran kapal angkut ikan maksimal 500 GT adalah: 90% usaha budidaya kerapu tutup, harga jual kerapu turun rata-rata 25 persen, dan usaha pembenihan kerapu masyarakat 75 persen gulung tikar. Sementara itu, implikasi dari Permen KP No. 1/2015 Jo. Permen KP No. 56/2016 tentang larangan penangkapan dan perdagangan lobster dan kepiting dibawah 200 gram, dan rajungan dibawah 60 gram, termasuk lobster, kepiting, dan rajungan hasil budidaya adalah: usaha budidaya dan ekspor kepiting soka (softshell crab) tutup, usaha budidaya lobster dan kepiting bangkrut, dan penyelundupan benih lobster semakin masif, lebih dari 50 juta ekor/tahun (Koto, 2019).

Untuk memperbaiki kebijakan KP yang keliru diatas, Presiden pun akhirnya menerbitkan INPRES No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.  Yang intinya adalah menginstruksikan Menteri KP supaya merevisi semua peraturan dan perundangan yang menghambat investasi dan bisnis di sektor KP, dan yang berdampak negatip terhadap kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya.   Selain itu, memerintahkan seluruh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan yang terkait agar mendukung Menteri KP dalam menjalankan INPRES tersebut.  Malangnya, pelaksanaan INPRES tersebut tidak diimplementasikan secara serius dan maksimal.

Semua dampak negatip akibat kebijakan pembangunan KP yang tidak tepat itu telah menimbulkan gelombang demonstrasi nelayan, pembudidaya ikan, industri pengolahan dan pemasaran dimana-mana, dari awal 2015 sampai menjelang Pilpres 17 April 2019.  Iklim investasi dan kemudahan berbisnis sektor KP pun memburuk.

D. Menuju Perikanan Berkelanjutan dan Mensejahterakan

Maka, sesuai dengan tupoksi (tugas dan fungsi pokok) nya, ke depan kebijakan dan program pembangunan sektor KP harus mampu: (1) mengatasi sejumlah permasalahan internal sektor KP; (2) berkontribusi signifikan dalam pemecahan permasalahan bangsa; dan (3) meningkatkan pendayagunaan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lama pada 2045.

Untuk itu, seluruh kebijakan dan pembangunan KP harus berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan berbasis pada inovasi IPTEK, khususnya generasi IPTEK di era Industri 4.0.  Pembangunan berkelanjutan adalah paradigma pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987).

Dalam konteks sektor KP, pembangunan perikanan berkelanjutan adalah suatu paradigma pembangunan perikanan yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup (optimal) untuk mensejahterakan seluruh pelaku usaha dan stakeholders secara berkeadilan, dan pada saat yang sama mampu memelihara kelestarian (sustainability) sumber daya hayati (living resources) beserta ekosistem perairannya, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan sumber daya hayati perairan meliputi seluruh jenis ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga mikro, alga makro, mikroba, dan organisme (biota) lain yang hidup dan berkembang biak di dalam ekosistem perairan.   Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem perairan alam (seperti laut, estuari, sungai, danau, dan rawa), dan ekosistem perairan buatan manusia (man-made aquatic ecosystems) seperti bendungan (waduk), tambak (brackishwater ponds), kolam air tawar, saluran irigasi, sawah, akuarium, dan wadah (container) berisi air lainnya.

Menurut cara produksinya, perikanan meliputi perikanan tangkap (capture fisheries); perikanan budidaya (aquaculture); dan ekstraksi (pengambilan) senyawa bioaktif (bioactive compounds) seperti fucoidan, terodoxin, chitosan, omega-3, colagen, dan squalence dari biota perairan sebagai bahan baku (raw materials) untuk industri makanan dan minuman sehat (functional foods), farmasi, kosmetika, film, pewarna, biofuel, dan beragam jenis industri lainnya.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka kita harus merevisi dan meluruskan sejumlah kebijakan dan program pembangunan KP 'Kabinet Kerja Jilid-1', dan secara simultan mengembangkan sejumlah kebijakan dan program pembangunan baru (terobosan) berbasis inovasi untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

E. Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan Tangkap

Di bidang perikanan tangkap, upaya pemberantasan IIU fishing terutama oleh nelayan asing, yang telah dilaksanakan sejak berdirinya KKP (September 1999) dan telah menunjukkan keberhasilannya, harus dilanjutkan dan lebih disempurnakan.  Sehingga, IUU fishing dapat ditumpas secara tuntas.  Demikian juga halnya program untuk menjaga daya dukung, kualitas, dan kelestarian sumberdaya hayati beserta ekosistem perairan.

Contohnya adalah: penyusunan dan implementasi RTRW pesisir dan lautan yang terintegrasi dengan RTRW lahan atas (upland areas) yang sampai sekarang baru selesai di 20 propinsi;  pengendalian pencemaran termasuk program bersih pantai (beach clean up) dan perang melawan sampah plastik; rehabilitasi ekosistem perairan yang telah rusak (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan lainnya); restocking dan stock enhancement di wilayah-wilayah perairan yang telah overfishing secara tepat dan benar; revitalisasi manajemen kawasan konservasi laut (marine protected areas) dan pengembangan kawasan konservasi laut yang baru sesuai kebutuhan; konservasi keanekaragaman hayati perairan (aquatic biodiversity) pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik; dan mitigasi serta adaptasi terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lain.   Apabila diimplementasikan secara benar dan berkesinambungan, program ini tidak hanya akan menopang keberlanjutan (sustainability) pembangunan sektor perikanan tangkap, tetapi juga sektor perikanan budidaya, sektor pariwisata, sektor ekonomi maritim lain, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dalam lima tahun kedepan, kita harus mengembangkan sekitar 5.000 unit armada kapal ikan modern dengan ukuran kapal diatas 100 GT dan alat tangkap yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan, seperti tuna longline, purse seiners, pukat ikan, pukat udang, dan squid jiggling.  Untuk memanen sumber daya ikan di wilayah-wilayah perairan yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan (IUU fishing) oleh nelayan asing. Contohnya: wilayah perairan laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, ZEEI Samudera Pasifik, ZEEI Samudera Hindia, dan wilayah perairan laut yang berbatasan dengan negara tetangga.  Revitalisasi pelabuhan perikanan dan bangun pelabuhan perikanan baru yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu sebagai tempat pendaratan (landing base) dan penjualan ikan hasil tangkap armada kepal ikan modern tersebut.

Kebijakan dan program ini selain akan mengusir kapal-kapal ikan asing dari wilayah perairan NKRI, juga bakal membangkitan kawasan-kawasan industri KP sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (T3).  Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ini akan tersebar mengitari wilayah kepulauan NKRI bagaikan sabuk kemakmuran (prosperity belt), yang sekaligus dapat berfungsi sebagai sabuk keamanan dan kedaulatan (security and sovereignty belt).  Apalagi, bila kawasan industri perikanan terpadu itu diikuti dengan pembangunan kawasan-kawasan industri berbasis pariwisata, industri manufakturing, industri kreatif berbasis Industri 4.0, dan jenis-jenis industri lainnya.

Kapal ikan dan nelayan yang mengoperasikan armada kapal ikan modern ini terutama berasal dari wilayah-wilayah perairan NKRI yang telah overfishing, seperti perairan Pantura, sebagian Selat Malaka, dan Pantai Selatan Sulawesi.  Sebaiknya, armada kapal ikan modern ini juga dimiliki oleh para nelayan nasional berbasis Koperasi atau lembaga usaha bersama lain yang cocok, bekerjasama dengan korporasi besar yang memiliki industri pengolahan hasil perikanan untuk memasok pasar dalam negeri maupun ekspor.  Dengan demikian, ke depan p ara nelayan akan mendapatkan jaminan pasar bagi ikan hasil tangkapnya dengan harga yang menguntungkan dan relatif stabil, tidak fluktuatif seperti selama ini.  Pada saat yang sama, pihak industri pengolahan hasil perikanan pun akan terjamin suplai bahan bakunya secara berkelanjutan.

Kapal-kapal ikan tradisional yang jumlahnya mencapai 85 persen dari total kapal ikan nasional (sekitar 620.000 unit kapal), harus secara bertahap dimodernisasi dengan teknologi mutakhir yang tepat guna. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan. Nelayan tradisional juga harus dimitra-kerjakan dengan industri-industri pengolahan hasil perikanan secara saling mengungtungkan (a win-win cooperation) seperti halnya untuk nelayan modern diatas.

Untuk menjamin usaha perikanan tangkap yang mensejahterakan seluruh nelayan dan pelaku usaha yang terlibat dalam sistem rantai pasok nya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, maka pertama yang harus dilakukan adalah bahwa laju (tingkat) penangkapan ikan (berupa jumlah dan lama waktu kapal ikan yang beroperasi) di suatu wilayah perairan tidak boleh melebihi MSY (Maximum Sustainable Yield) nya.  Untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, yang statusnya masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah (rata-rata pendapatan perkapitanya baru 4.000 dolar AS),  dengan angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, lebih dari 30 persen anak dan remajanya menderita stunting growth dan gizi buruk, dan daya saing dan Indeks Pembangunan Manusianya masih rendah, maka kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan harus dihentikan.

Contohnya, moratorium kapal ikan diatas 200 GT, moratorium pukat hela dan pukat tarik termasuk cantrang, kapal pengangkut ikan dan suplai perbekalan melaut untuk usaha penangkapan ikan lebih dari 10 kapal penangkap ikan (a group fishing), dan lainnya.  Yang harus dilakukan ke depan bukanlah moratorium, tetapi pengendalian dan penataan melalui pembatasan kuota penangkapan ikan tidak melebihi MSY, penjarangan ukuran mata jaring, pelarangan aktivitas penangkapan ikan pada waktu-waktu tertentu (closed seasons), pelarangan penangkapan ikan di daerah-daerah tertentu seperti daerah pemijahan dan asuhan ikan (closed areas), dan teknik pengelolaan (management measures) perikanan tangkap lainnya.

Selain itu, setiap unit usaha perikanan tangkap harus memenuhi skala ekonomi (economy of scale) nya supaya pendapatan (income) nya mensejahetrakan nelayan, yakni minimal 300 dolar AS (Rp 4,2 juta)/nelayan/bulan. Nelayan mesti dilatih dan dibimbing untuk menerapkan Best Handling Practices, mulai ikan naik palkah kapal sampai di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan.

Di setiap pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan harus tersedia seluruh sarana produksi perikanan tangkap (jaring, alat tangkap lain, suku cadang mesin kapal, BBM, dan lainnya) dan bahan perbekalan melaut (beras, mie, lauk pauk, dan lainnya) dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau oleh nelayan, dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan nelayan setiap saat.

Sistem Logistik Perkanan Nasional (storage, transportation, and distribution) yang sudah terbangun sejak 2002 harus terus direvitalisasi dan dikembangkan.  SISLOGKANNAS ini sangat penting supaya transportasi dan distribusi komoditas dan produk perikanan dari kawasan pelabuhan perikanan/pendaratan ikan serta kawasan industri pengolahan hasil perikanan ke lokasi pasar domesti mapun pelabuhan/bandar ekspor dapat lebih cepat, efisien, murah, kompetitif, dan aman.  Demikian juga halnya, untuk transportasi mendatangakan sarana produksi perikanan tangkap dan perbekalan melaut dari pabrik-pabrik produsen ke pelabuhan perikanan dan pemukiman nelayan.

Mengingat seluruh nelayan di dunia, termasuk di Indonesia tidak bisa melaut setahun penuh. Kurang lebih 4 bulan dalam setahun, nelayan tidak bisa melaut lantaran cuaca buruk atau musim paceklik ikan.  Maka, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan matapencaharian substitusi (alternatif) selama masa 4 bulan tersebut.  Supaya nelayan tetap mendapatkan penghasilan, sehingga tidak terjerat rentenir seperti selama ini terjadi.  Contohnya, melalui pengembangan usaha pengolahan ikan seperti kerupuk, baso, otak-otak, usaha perikanan budidaya laut, payau, mupun tawar, dan usaha lainnya sesuai dengan potensi pembangunan dan kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat.

F. Kebijakan dan Program Perikanan Budidaya

Di bidang perikanan budidaya,  kita harus melaksanakan program revitalisasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di wila yah perairan laut (mariculture), perairan payau atau tambak (coastal aquaculture), dan perairan darat.  Program revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan setiap unit usaha perikanan budidaya yang ada (existing).

Program diversifikasi mengandung arti mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies baru, seperti udang jerbung, udang rostris, ikan Cobia, rajungan, gonggong, teripang, lobster air tawar (Cerax spp), dan invertebrata.  Program ini sangat penting untuk memenuhi permintaan terhadap komoditas dan produk akuakultur yang terus meningkat.  Selain itu, negara China dengan biodiversity yang jauh lebih rendah ketimbang yang Indonesia miliki, telah sukses membudidayakan sedikitnya 100 spesies ikan, krustasea, moluska, rumput laut, dan invertebrata. Sedangkan, Indonesia hingga kini baru berhasil membudidayakan kurang dari 30 spesies.

Program ekstensifikasi berarti mengembangkan usaha akuakultur di daerah dan wiayah baru.  Komoditas unggulan untuk program ekstensifikasi di wilayah perairan laut antara lain adalah: kakap putih (Barammundi), beberapa jenis kerapu, bawal bintang, lobster, teripang, beberapa jenis rumput laut, dan kerang mutiara.   Komoditas unggulan untuk usaha budidaya di perairan payau (tambak) antara lain meliputi: udang Vannamei, udang Windu, ikan Bandeng, Nila salin, kepiting bakau, kepiting soka, dan beberapa jenis rumput laut (Gracillaria spp).  Komoditas unggulan untuk budidaya di ekosistem perairan tawar (sungai, danau, bendungan, saluran irigasi, kolam air tawar, sawah alias minapadi, akuarium, dan wadah lainnya) antara lain adalah: ikan nila, gurame, ikan emas, patin, baung, belida, lele, gabus, bawal air tawar, dan udang galah.

Supaya produktif, efisien, berdaya saing, dan mensejahterakan secara berkelanjutan, semua usaha perikanan budidaya, baik melalui program revitalisasi, diversifikasi maupun ekstensifikasi harus memenuhi skala ekonominya. Selain itu, menerapkan Best Aquaculture Practices (Cara-Cara Budidaya Terbaik): (1) penggunaan bibit dan benih unggul (SPF, SPR, fast growing, dan good taste); (2) penggunaan pakan berkualitas dan cara pemberian pakan yang tepat dan benar; (3) pengendalian hama dan penyakit; (4) manajemen kualitas air; (5) teknik perkolaman (pond engineering); (6) teknologi budidaya yang mutakhir dan tepat seperti teknik bioflock dan RAS; dan (7) biosecurity.   Kemudian, padat penebaran spesies budidaya tidak boleh melebihi daya dukung setiap kolam, tambak, KJA atau wadah lainnya.  Dan, intensitas (laju) pembangunan perikanan budidaya dalam suatu satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, atau satuan ekosistem seperti DAS) tidak melampaui daya dukung lingkungan wilayah tersebut.  Dalam hal ini, intensitas pembangunan perikanan budidaya ditentukan oleh luas areal usaha budidaya dan padat penebaran.

Kita juga harus menerapkan manajemen rantai pasok dan nilai secara terpadu, dari hulu (subsistem produksi), processing and packaging, distribusi, sampai ke pemasaran.   Dengan demikian, pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil panen dengan harga yang menguntungkan akan terjamin stabil, dan industri pengolahan hasil panen budidaya pun terjamin secara berkelanjutan.

Melalui program revitalisasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi, kita tingkatkan produktivitas dan volume produksi berbagai spesies budidaya, khususnya spesies-spesies (komoditas) unggulan seperti diuraikan diatas.  Atas dasar kelayakan (feasibility) nya, kita kembangkan kawasan industri akuakultur terpadu berbasis komoditas dan kluster, seperti kluster industri udang Vannamei, barramundi, kerapu, bandeng, rumput laut, kerang mutiara, nila, patin, dan lele.

Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCR rendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dll. Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity. Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi. Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.

G. Kebijakan dan Program Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Di bidang industri pengolahan hasil perikanan, dengan mengimplementasikan segenap kebijakan dan program perikanan tangkap dan perikanan budidaya seperti diatas, maka pasokan bahan baku akan terjamin keberlanjutannya.  Tinggal, kita tingkatkan kualitas, keamanan pangan, kemasan, dan daya saing produk olahan perikanan kita sesuai dengan dinamika selera konsumen domestik maupun global.  Kita pun harus terus menerus menghasilkan inovasi (new product development) produk-produk olahan hasil perikanan sesuai perkembangan selera konsumen dan pasar dalam negeri maupun global.

Industri bioteknologi perairan, terutama ekstraksi senyawa bioaktif untuk pengembangan industri farmasi, kosmetik, functional foods, film, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya mesti terus diperkuat dan dikembangkan.

Akhirnya, pembangunan perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi perairan sebagaimana diuraikan diatas memerlukan infrastruktur yang memadai, modal (finansial) yang mencukupi, inovasi teknologi termasuk Industri 4.0, SDM berkualitas,  iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif serta atraktif.

Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya. Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll. Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll. Peningkatan utilisasHi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90% dari kondisi saat ini 50-60%. Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development). Penyempurnaan packaging dan distribusi produk. Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya). Standardisasi dan sertifikasi.

H.  Industri Bioteknologi Perairan

Industri bioteknologi perairan, terutama ekstraksi senyawa bioaktif untuk pengembangan industri farmasi, kosmetik, functional foods, film, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya mesti terus diperkuat dan dikembangkan. Kita juga harus mengembangkan genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul. Industri bioteknologi kelautan bisa kita kembangkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Potensi ekonomi industri ini diperkirakan empat kali nilai ekonomi dari industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Industri biotekonologi kelautan meliputi 3 cabang industri: (1) ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut sebagai bahan dasar untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya; (2) genetic engineering untuk menghasilkan bibit dan benih unggul; dan (3) bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan.

Seluruh Kebijakan dan Program diatas harus semaksimal mungkin memanfaatkan jenis-jenis teknologi di Era Industry 4.0 dan etos kerja di era  Society 5.0. Penerapan teknologi industri 4.0 ini akan lebih mampu mengeksplorasi potensi, mengefisienkan sumberdaya, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, memperluas akses pasar dan modal, serta memodernisasi organisasi dan manajemen.

Teknologi yang sudah dikembangkan seperti aplikasi Nelayan Pinter (NELPIN) dan Navigasi Nelayan Marlin (NN MARLIN) yang mendukung aktivitas nelayan dengan memberikan informasi lokasi potensi ikan, prediksi cuaca, ketinggian gelombang laut, arah dan kecepatan angin, lokasi tempat pelelangan ikan (TPI), perkiraan BBM, hingga harga ikan. eFishery dan JALA yang mendukung usaha perikanan budidaya untuk manajemen pakan dan kualitas air. Serta MINAPOLI, FISHBY, INFISHTA, VENAMBAK, dan IWA-KE yang membantu akses usaha perikanan terhadap permodalan dan pemasaran.

Akhirnya, pembangunan perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi perairan sebagaimana diuraikan diatas memerlukan infrastruktur berkualitas yang memadai, modal (finansial) yang mencukupi, inovasi teknologi termasuk Industri 4.0, SDM berkualitas,  iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif dan atraktif, serta harmonisasi regulasi dan kebijakan antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah

Keynote Papper disampaikan pada Diskusi Pembangkitan Sektor Kelautan dan Perikanan (2): Komisi Pemangku Kepentingan & Konsultasi Publik "Wujudkan Komunikasi, Keterbukaan, Kajian Ilmiah, Kelestarian, dan Kesejahteraan.

 

Sumber: https://www.kompasiana.com/

Leave a reply