Mataram (Suara NTB) – Hubungan persoalan yang kuat, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menguatkan optimisme terwujudnya NTB sebagai pusat budidaya lobster dan shrimp estate. Baru-baru ini, Gubernur didampingi Plt. Kepala Dinas Kelautan Perikanan NTB, Muslim mendatangi Kantor Kelautan Perikanan, menemui Menteri Trenggono. Pertemuan tersebut menghasilkan tekad membangun sektor keluatan perikanan di NTB.
Plt. Kepala Dinas Kelautan Perikanan NTB, Muslim ditemui Suara NTB, Rabu, 2 Juni 2021 mengatakan, Gubernur sudah menyerahkan aset milik Pemprov NTB di Telong-Elong, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk dikelola Kementerian Kelautan Perikanan mewujudkan kampung lobster, pusat budidaya lobster di Indonesia. “Pemerintah provinsi sudah menyediakan lahan, sudah disetujui dan ditandatangani Pak Gubernur untuk diserhakan kepada KKP. Artinya sudah clear syarat yang diminta pusat,” ujarnya.
Selanjutnya KKP akan menyiapkan untuk menyusun rencana detail dan desain pusat budidaya lobster ini yang disusun tahun 2021 ini. Ada beberapa anggaran yang akan digeser oleh KKP, setelah adanya kepastian lahan ini. Sebagai dukungan dan action mewujudkan NTB sebagai pusat budidaya lobster di Indonesia. KKP juga mendorong tata kelola Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pengolahan Ikan (TPI) Tanjung Luar, Lombok Timur menjadi terintegrasi mendukung kampung lobster. Pelabuhan Tanjung Luar direvitalisasi.
Selanjutnya, yang tidak kalah menarik dari hasil pertemuan dua tokoh negara ini adalah shrimp estate. Yaitu pengembangan budidaya udang vanname secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan mendorong pola estetika lingkungan dan berbasis wisata. Lokasi shrimp estate ini di Pulau Sumbawa. Berdasarkan hasil maping sementara tim dari KKP, ada Kecamatan Lape, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Woja di Dompu, dan Kecamatan Bolo di Bima dan di sekitar Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
“Artinya hampir seluruh wilayah ini sudah di mapping lebih dari 1.300 hektar. Pak menteri sudah membayangkan bagaimana NTB menghasilkan udang yang menjadi salah satu sentra penyumbang terbesar dan menjadikan Indonesia swasembada udang,” jelas kepala dinas. Semua proses terkait tata kelolanya, lanjut Muslim, pengairannya, lingkungannya, hingga pasca panennya, termasuk pabrik pakannya akan dibuat dalam satu kawasan terintegrasi.
“Itu dua hal yang akan dikembangkan pusat di NTB. Sekarang dalam masa kita melakukan penyelarasan. Antara data yang di mapping pusat dan data yang kita miliki,” imbuhnya. Akhir tahun 2021 ini diharapkan tahapan awal mewujudkan dua program strategis nasional ini di NTB sudah clear. Dari rencana detail hingga kajian teknisnya. Tahun 2022 sudah dilakukan ground breaking dan tahun 2023 sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi.
sumber: https://www.suarantb.com